Aga Bicara Kehidupan: Inspirasi, Cerita, dan Pemikiran

arsip kehidupan aga Nasyid Menggeliat

Kabar Baru, Opini – Pada 19 September 2024, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Keimigrasian yang kini dikenal dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024. Revisi ini tak hanya sekadar pembaruan regulasi, melainkan sebuah langkah penting dalam menyeimbangkan pengaturan imigrasi dengan perlindungan hak asasi manusia. Perubahan-perubahan yang tercakup di dalamnya menjanjikan lebih banyak kepastian hukum dan keamanan bagi negara, serta berupaya memperbaiki celah-celah yang sebelumnya dianggap merugikan warga negara.

Salah satu alasan utama di balik revisi ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah dikeluarkan lebih dari satu dekade lalu, yakni putusan Nomor 40/PUU-IX/2011 dan 64/PUU-IX/2011. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam UU Keimigrasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terkait dengan kebebasan bergerak. Namun, meskipun sudah ada putusan tersebut, revisi UU Keimigrasian baru terwujud pada 2024—waktu yang cukup panjang untuk merespons tuntutan tersebut.

Peningkatan Pengawasan dan Keamanan Negara

Indonesia adalah negara kepulauan dengan perbatasan yang sangat luas dan strategis. Oleh karena itu, salah satu perubahan penting yang tercantum dalam revisi ini adalah peningkatan kewenangan pejabat imigrasi dalam pengamanan perbatasan. Pasal baru ini memberikan hak bagi pejabat imigrasi untuk dilengkapi dengan senjata api dalam rangka menegakkan hukum dan menjaga keamanan negara. Meskipun bisa menimbulkan pro dan kontra, langkah ini dianggap perlu untuk menghadapi ancaman kejahatan lintas negara yang semakin kompleks. Namun, tentunya kewenangan ini harus dilaksanakan dengan hati-hati dan diatur dengan ketat untuk menghindari penyalahgunaan.

Perubahan ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan bahwa pejabat imigrasi tertentu dapat dilengkapi dengan senjata api dalam rangka melaksanakan fungsi keimigrasian di bidang penegakan hukum dan keamanan negara. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengamankan perbatasan yang sangat luas, sekaligus untuk melindungi petugas dari situasi berisiko tinggi.

Kasus penculikan terhadap WNA Ukraina yang terjadi di Bali menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap orang asing yang berada di Indonesia, khususnya di kawasan yang banyak dikunjungi turis. Penculikan tersebut menyoroti celah dalam pengawasan terhadap orang asing dan memberikan gambaran tentang pentingnya peningkatan koordinasi antara instansi terkait, seperti imigrasi dan kepolisian. Dalam hal ini, Pasal 72 ayat (1), (2), dan (3) yang mengatur kewenangan pejabat imigrasi dan kepolisian untuk berkoordinasi dan meminta keterangan terkait data orang asing yang tinggal atau menginap di Indonesia menjadi sangat relevan. Koordinasi yang lebih baik antara imigrasi dan kepolisian dapat mempercepat penanganan insiden dan memperkuat sistem keamanan negara.

Selain itu, beberapa kejadian kerusuhan yang melibatkan WNA di Bali juga menjadi bukti bahwa pengawasan terhadap perilaku orang asing di tempat-tempat wisata sangat penting. Misalnya, beberapa kerusuhan yang dipicu oleh oknum WNA di Bali, yang merusak citra Indonesia sebagai destinasi wisata yang aman, mengindikasikan perlunya penanganan yang lebih ketat. Pasal 102 ayat (1) tentang penangkalan menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Penangkalan adalah upaya untuk melarang orang asing yang berperilaku buruk atau merusak ketertiban untuk masuk kembali ke Indonesia.

Pasal 102 ayat (1) menetapkan bahwa penangkalan terhadap orang asing yang dilarang masuk ke Indonesia dapat diberlakukan maksimal selama 10 tahun, dan dapat diperpanjang maksimal 10 tahun lagi. Ini berarti jika seorang WNA terlibat dalam kerusuhan atau tindakan yang merusak citra negara, mereka dapat dikenakan penangkalan yang bersifat jangka Panjang, bahkan permanen. Ketentuan ini sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan tegas dapat diambil terhadap orang asing yang mengganggu ketertiban umum atau menyalahi hukum, sekaligus memberi efek jera.

Isu Hak Asasi Manusia dalam Pembatasan Kewenangan Penolakan Keluar Negeri

Salah satu poin yang menarik dalam revisi ini adalah pembatasan kewenangan pejabat imigrasi dalam menolak seseorang keluar negeri. Sebelumnya, penolakan bisa dilakukan pada tahap penyelidikan, yang rentan disalahgunakan. Kini, penolakan hanya bisa dilakukan pada tahap penyidikan dan penuntutan, memberikan kejelasan dan perlindungan lebih bagi hak asasi individu. Dengan begitu, kebebasan bergerak warga negara lebih terlindungi, tanpa adanya penahanan sewenang-wenang yang tak memiliki dasar hukum yang jelas.

Revisi ini tercermin dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, yang menyatakan bahwa penolakan keluar negeri kini hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan atas permintaan pejabat yang berwenang. Sebelumnya, penolakan dapat dilakukan pada tahap penyelidikan, yang lebih bersifat awal dan belum tentu diteruskan proses hukumnya. Dengan penghapusan frasa “penyelidikan dan”, kini ada batasan yang lebih jelas yang melindungi kebebasan bergerak warga negara.

Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Warga Negara

Tak hanya untuk orang asing, revisi ini juga memberikan perlindungan lebih bagi warga negara Indonesia. Salah satu perubahan penting adalah penegasan bahwa dokumen perjalanan yang diterbitkan negara, seperti paspor, adalah bukti sah kewarganegaraan. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperlancar proses administrasi, baik di dalam negeri maupun saat berada di luar negeri.

Revisi ini tercantum dalam Pasal 24A, yang menyatakan bahwa dokumen perjalanan yang diterbitkan pemerintah, seperti paspor dan SPLP, merupakan dokumen negara yang menjadi bukti sah kewarganegaraan Indonesia. Ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi WNI baik di dalam negeri maupun saat bepergian ke luar negeri.

Penyederhanaan Administrasi Keimigrasian

Selain soal pengawasan, revisi ini juga menyentuh aspek administrasi yang cukup krusial, terutama bagi orang asing yang tinggal di Indonesia. Salah satunya adalah penyelarasan masa berlaku izin masuk kembali dengan izin tinggal tetap (ITAP). Hal ini bertujuan untuk mempermudah administrasi tanpa menambah beban bagi warga asing yang telah memiliki izin tinggal, sekaligus memberi kejelasan tentang durasi tinggal dan izin masuk mereka.

Perubahan ini dapat ditemukan dalam Pasal 64 ayat (3) yang menyatakan bahwa masa berlaku izin masuk kembali bagi pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP) kini disesuaikan dengan masa berlaku ITAP yang dimiliki oleh orang asing tersebut. Dengan penyelarasan ini, pemegang ITAP tidak perlu lagi mengurus izin masuk kembali secara terpisah, yang tentunya menyederhanakan proses administrasi.

Pembatasan Masa Pencegahan Keluar Negeri

Dalam revisi ini, juga terdapat perubahan yang mengatur kepastian hukum terkait masa pencegahan keluar negeri. Sebelumnya, pencegahan keluar negeri bisa diperpanjang setiap kali selama enam bulan tanpa batasan waktu yang jelas. Kini, Pasal 97 ayat (1) mengatur bahwa jangka waktu pencegahan keluar negeri hanya berlaku selama paling lama enam bulan, dan perpanjangannya hanya bisa dilakukan sekali dengan durasi yang sama.

Dengan perubahan ini, pemerintah memberikan kepastian hukum bagi individu yang dikenai larangan untuk keluar negeri. Pembatasan ini memastikan bahwa pencegahan dilakukan secara proporsional dan tidak berlarut-larut tanpa batas waktu yang jelas, sehingga melindungi hak asasi individu untuk bepergian.

Pendanaan untuk Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian

Selain perubahan-perubahan yang bersifat regulasi dan kebijakan, revisi ini juga menyentuh soal sumber pendanaan untuk menjalankan fungsi keimigrasian. Pasal 137 ayat (1) huruf b menambahkan aturan tentang sumber dana lain yang sah untuk mendukung operasional keimigrasian, di luar anggaran negara (APBN), seperti hibah atau kerja sama internasional.

Penambahan sumber pendanaan alternatif ini diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas dalam melaksanakan berbagai kegiatan keimigrasian, termasuk pengawasan, pengamanan perbatasan, dan pelayanan administrasi. Dengan tambahan dana ini, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan arus masuk dan keluar orang di Indonesia.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Namun, tentunya perubahan ini harus diikuti dengan penerapan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah perlu memastikan bahwa revisi ini dapat dilaksanakan dengan benar di lapangan, termasuk dengan membuat aturan turunan yang segera diterapkan agar tidak terjadi kerancuan di tingkat pelaksana. Tanpa aturan yang jelas dan segera disosialisasikan, bisa terjadi ketidakpastian yang akan menyulitkan pelaksanaan hukum yang konsisten. Perlu segera diatur cara koordinasi antarinstansi yang lebih baik untuk meningkatkan keamanan negara dan juga agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, untuk menghindari kejadian seperti pemerasan terhadap WNA Malaysia selama Djakarta Warehouse Project (DWP) dan WNA Cina di Bandara Soekarno-Hatta, penting bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur digital yang memadai. Kejadian ini menjadi contoh nyata bahwa pengawasan terhadap petugas imigrasi dan pengelolaan data orang asing harus diperkuat. Infrastruktur digital yang transparan dan dapat dipantau secara real-time akan membantu menanggulangi praktik-praktik tidak terpuji seperti pemerasan, serta memastikan pelayanan keimigrasian terhadap WNA berjalan dengan relatif lebih cepat.

Revisi UU Keimigrasian ini merupakan langkah positif dalam upaya membangun sistem keimigrasian yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Namun, untuk mewujudkan tujuan ini, dibutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk mengawasi serta memastikan pelaksanaannya dijalankan dengan benar.

 *) Penulis adalah Muhammad Aga Sekamdo, Dosen STIA Madani Klaten, sekaligus Dewan Pengawas Kolaborasi Pemuda Indonesia (KOPI).

sumber: Kabarbaru 04/02/2025

Kabar Baru, Opini – Di tengah sorotan terhadap reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia, muncul usulan pemerintah yang menarik perhatian dari banyak kalangan, mulai dari Anggota DPR RI hingga masyarakat biasa. Usulan amnesti bagi sekitar 44.000 narapidana, termasuk di dalamnya 18 terpidana yang dihukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menjadi salah satu topik hangat dalam perbincangan publik. Menurut penjelasan pemerintah, sebagian besar dari mereka yang akan mendapatkan amnesti ini merupakan individu dengan kondisi kesehatan yang memprihatinkan, baik fisik maupun mental. Penjelasan ini bagi sebagian kalangan, menjadikan usulan ini dianggap sebagai langkah positif menuju sistem peradilan yang lebih humanis dan reformis. Namun, di sisi lain, ada pula yang meragukan efektivitas serta keadilan dari kebijakan tersebut, termasuk kemungkinan pelanggaran yang dibuat oknum-oknum yang menjadikan kebijakan ini sebagai cara baru memperkaya diri mereka.

Tantangan Sistem Pemasyarakatan

Sebagai seseorang yang selama ini sedikit banyak mempelajari dan mengamati perkembangan sistem peradilan dan pemasyarakatan di Indonesia, saya melihat bahwa sistem pemasyarakatan Indonesia menghadapi beberapa tantangan serius. Overkapasitas penjara, kurangnya rehabilitasi yang efektif, serta kondisi narapidana yang tidak terpenuhi hak asasinya, hingga pemerasan yang dilakukan oknum aparat menjadi isu-isu yang mendesak untuk segera diatasi. Amnesti, dalam konteks ini, bukan sekadar pembebasan bagi mereka yang terlibat dalam kasus-kasus tertentu, tetapi lebih sebagai upaya untuk memperbaiki sistem yang telah lama penuh masalah dan berpotensi merugikan banyak pihak. Data dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 270.000 narapidana dengan kapasitas penjara yang hanya mampu menampung sekitar 130.000 orang, menghasilkan overkapasitas hingga 2-3 kali lipat. Beberapa penjara besar, seperti Lapas Cipinang dan Lapas Salemba, mengalami overkapasitas hingga 200%. Hal ini tentu saja mempengaruhi kualitas rehabilitasi dan menyebabkan penurunan kondisi fisik dan mental narapidana

Di tingkat global, masalah overkapasitas penjara telah menjadi isu dihampir seluruh belahan dunia. Berdasarkan data dari World Prison Brief (WPB), Amerika Serikat memiliki angka narapidana per 100.000 penduduk (Incarceration Rates) yang mencapai 541 orang, tergolong sangat tinggi dibandingkan negara lain, dengan tingkat overkapasitas 166,2%​. Rwanda dan Turkmenistan juga memiliki angka Incarceration Rates yang sangat tinggi, yakni 620 dan 576 narapidana per 100.000 penduduk, dengan  tingkat overkapasitas 141,6% dan 85%. Indonesia sendiri, memiliki angka Incarceration Rates yang tidak terlalu tinggi, yaitu 96 tetapi dengan tingkat overkapasitas yang mencapai 188,3%. Dari data WPB di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk menyelesaikan masalah overkapasitas penjara di Indonesia selain pemberian amnesti juga diperlukan penambahan jumlah penjara dan atau perluasan penjara yang sudah ada, karena sesungguhnya persentase orang yang dipenjara di Indonesia tidaklah tinggi (Incarceration Rates sedang menuju rendah) tetapi kapasitas penjara yang tersedia memang masih terlalu rendah sehingga tidak dapat menampung jumlah tersebut. Kebijakan yang lebih ekstrim bisa dibuat untuk  mengurangi lagi Incarceration Rates melalui beberapa cara, seperti rehabilitasi untuk pemakai narkoba dan miras, hukuman kerja sosial untuk kejahatan ringan, dan hukuman alternatif lainnya, dengan demikian makin sedikit jumlah orang yang dipenjarakan sehingga overkapasitas bisa diatasi. Untuk kebijakan penurunan incarceration rate ini kita bisa menjadikan Jepang yang memiliki Incarceration Rates 33 dan tingkat hunian penjara hanya sebesar 56,6% sebagai standar target yang ingin dicapai.

Sisi Positif Amnesti

Dalam rancangan amnesti yang diajukan pemerintah, bagian utamanya adalah narapidana yang menderita penyakit serius atau gangguan jiwa. Selain itu, amnesti juga diperuntukkan bagi mereka yang terlibat dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan konflik di Papua, kasus ITE, dan kasus pemakaian narkoba. Pendekatan ini cukup bisa memperlihatkan sisi kemanusiaan yang kadang terlupakan dalam sistem peradilan, yang sering kali lebih mengutamakan hukuman ketimbang rehabilitasi. Pendekatan ini memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang sudah menunjukkan penyesalan, dengan standar yang jelas dan ketat tentunya, atau kondisi fisik dan mental yang memburuk,  dan disisi lain bisa menjadi cara yang cukup efektif untuk mengurangi beban penjara tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

Sebagai tambahan, penelitian yang dilakukan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mengungkapkan bahwa sistem pemasyarakatan yang lebih menekankan pada rehabilitasi daripada hukuman dapat mengurangi angka residivisme (UNODC, 2019). Dengan demikian, kebijakan amnesti yang diusulkan bisa jadi merupakan langkah awal membuat sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dengan tingkat hunian yang tidak overkapasitas sehingga program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bisa dijalankan secara baik dengan harapan setelah bebas para narapidana akan bisa berbaur dalam masyarakat yang dengan demikian diharapkan tingkat kejahatan berulang akan berkurang.

Tantangan dan Risiko yang Perlu Diperhatikan

Meski amnesti ini memiliki potensi untuk memberikan solusi terhadap masalah overkapasitas penjara dan memperbaiki sistem pemasyarakatan, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah keadilan bagi korban-korban dari para narapidana yang akan mendapatkan amnesti ini. Kasus-kasus seperti pelanggaran UU ITE, yang masih sering dianggap kontroversial bahkan terkadang menyebabkan pembelahan ditengah masyarakat, dapat menimbulkan pro dan kontra di semua level masyarakat. Selain itu, memberikan amnesti kepada narapidana yang terlibat dalam kasus-kasus tertentu, seperti narapidana yang terlibat dalam gerakan separatisme di Papua, juga memunculkan pertanyaan tentang apakah kebijakan ini dapat meredakan ketegangan sosial atau justru memperburuk keadaan. Apakah sebelum amnesti telah dilakukan pembinaan yang cukup sehingga jika mereka dibebaskan maka mereka akan bisa bergabung dengan masyarakat dan tidak akan mengulangi tindakan separatisme kembali.

Beberapa kritik terhadap amnesti semacam ini mengingatkan pada pengalaman negara-negara lain, di mana pemberian amnesti terhadap kelompok tertentu dapat memunculkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dalam studi oleh International Center for Transitional Justice (2009), disebutkan bahwa pemberian amnesti dapat memperburuk ketegangan sosial dengan menciptakan persepsi bahwa kelompok atau individu tertentu berada di atas hukum; juga dapat merusak kepercayaan pada lembaga pemerintah dan peradilan, ketika masyarakat merasa bahwa pelaku kekerasan tidak dimintakan pertanggungjawaban yang seharusnya; bahkan  dapat secara tidak sengaja mendorong kekerasan lebih lanjut, karena para pelaku kejahatan mungkin percaya bahwa mereka memiliki impunitas sehingga dapat melakukan apapapun yang mereka inginkan tanpa harus menerima resiko dari perbuatan tersebut.

Kesimpulan: Reformasi Diperlukan

Sebagai seseorang yang mengamati masalah-masalah sosial dan hukum, saya berpendapat bahwa amnesti ini dapat dipandang sebagai sebuah langkah awal menuju reformasi sistem pemasyarakatan yang lebih humanis yang berbasis pada rehabilitasi. Namun, semua pihak harus menyadari bahwa keberhasilan dari kebijakan ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang harus sesuai standar yang sudah ditetapkan, transparan dan adil. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan bahwa amnesti ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik, bisnis, keluarga, dan kelompok, atau digunakan untuk menyebabkan kerugian pada pihak tertentu. Dan satu hal yang pasti, amnesti bukanlah solusi tunggal, tetapi bisa menjadi langkah awal menuju sistem pemasyarakatan yang lebih baik dan lebih humanis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu semua pihak harus terus mengawal agar reformasi sistem pemasyarakatan ini tidak terhenti hanya pada pemberian amnesti semata, melainkan terus berjalan menuju standar baik yang sudah diterapkan dibeberapa negara lain.

Yogyakarta, 18-12-2024

Penulis adalah Muhammad Aga Sekamdo, Dosen STIA Madani Klaten sekaligus Dewan Pengawas Kolaborasi Pemuda Indonesia (KOPI).

sumber: kabarbaru 02/01/2025 arsip publikasi

Memahami Pemuda

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, pemuda didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pengertian pemuda menurut undang-undang inilah yang kemudian menjadi rujukan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia serta sebagian besar masyarakat Indonesia. Undang-undang ini juga mendefinisikan arti dari Kepemudaan, yaitu berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Kedua definisi ini menjadi landasan utama dalam penulisan selanjutnya, karena meskipun ada definisi lain tentang pemuda akan tetapi tulisan ini berkaitan erat dengan kebijakan maka definisi negaralah yang harus menjadi rujukan utama.

Definisi pemuda dalam undang-undang ini relatif serupa dengan definisi dalam konteks demografi, yang dari definisi tersebutlah kemudian kita bisa melihat peta demografi Indonesia berdasarkan hasil sensus dan survey Badan Pusat Statistik Indonesia. Peta demografi tersebut menjadi salah satu landasan pemikiran dalam tulisan ini karena peta tersebut menunjukkan betapa Indonesia memiliki bonus demografi berupa jumlah penduduk produktif yang besar (70,72%), yang didominasi oleh pemuda menurut definisi undang-undang. Lebih jauh hasil sensus dan survey BPS juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia saat ini masih lebih besar bertempat tinggal di desa, yang artinya secara alamiah seharusnya jumlah penduduk produktif pun lebih banyak di desa. Akan tetapi realita menunjukkan bahwa sangat banyak penduduk desa yang berusia produktif justru bermigrasi ke kota-kota besar. BPS dalam Profil Migran 2020 menyatakan:

·         Lebih dari setengah jumlah penduduk migran di Indonesia berasal dari kelompok umur bekerja produktif 20-39 tahun (57,9 persen).

·         Migran didominasi oleh penduduk umur produktif, nonmigran risen didominasi kelompok umur muda yaitu 10-19 tahun (18,7 persen).

Kaum muda sebagai sebagai sebuah entitas masyarakat perlu suatu pengakuan dan partisipasi di daerah mereka khsusunya yang tinggal di perdesaan. Secara umum, menurut Moch. Solekhan (2014), desa telah memiliki nilai-nilai demokrasi yang berkembang dalam masyarakatnya, yaitu:

1.      Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia

2.      Pengakuan kemajemukan (gender, etnis, religi, adat, dan hak ulayat)

3.      Kearifan lokal, seperti adat istiadat, cerminan budaya dan sejarah lokal

4.      Semangat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan

5.      Semangat transparansi dan akuntabilitas

6.      Kebiasaan musyawarah mufakat

Diantara nilai-nilai tersebut terdapat nilai semangat partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang memang secara umum sangat mudah untuk kita lihat aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat desa saling membantu dalam proses pengerjaan rumah salah satu warga, mulai dari awal hingga benar-benar berdiri menjadi bangunan utuh. Dalam kegiatan yang lebih kecil, masyarakat akan berkumpul jika salah satu warga mengalami peristiwa penting, seperti melahirkan, pernikahan, sakit, meninggal, dan lain sebagainya. Modal partisipasi ini tentu harus didorong agar tidak hanya berhenti sebagai partisipasi sosial kemasyarakatan, akan tetapi juga menjadi partisipasi pembangunan desa yang sebenarnya bisa dilakukan hanya dengan sedikit memodifikasi jenis kegiatan yang dilakukan saja. Dalam batas tertentu partisipasi pemuda telah sering dilakukan pada masyarakat desa, misalnya adanya karang taruna, keikutsertaan dalam kegiatan gotong royong pembuatan saluran irigasi persawahan atau gotong royong pembuatan jalan dan jembatan desa. Kegiatan-kegiatan ini sebenarnya merupakan partisipasi pemuda dalam pembangunan desa. Permasalahan yang lebih pelik di desa adalah pada upaya meningkatkan partisipasi pemuda dalam semua jenis kegiatan desa. Tjokrowinoto dalam Moch. Solekhan (2014) menuliskan beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat:

1.      Faktor kepemimpinan, dimana dalam menggerakkan partisipasi sangat diperlukan adanya pimpinan dan kualitasnya

2.      Faktor komunikasi, yaitu gagasan-gagasan, ide, kebijaksanaan, dan rencana-rencana baru akan mendapatkan dukungan bila diketahui dan dimengerti oleh masyarakat

3.      Faktor pendidikan, dengan tingkat pendidikan yang memadai, individu/masyarakat akan memberikan partisipasi yang diharapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas kita dapat mengambil pelajaran bahwa dibutuhkan pemimpin yang berkualitas diantara para pemuda desa yang berfungsi sebagai penggerak partisipasi. Pemimpin ini tentu tidak selalu muncul sendiri. Tentu ada pemimpin yang terbentuk secara alamiah saja diantara para pemuda, tetapi terkadang pemimpin yang muncul bukanlah pemimpin yang mampu memunculkan partisipasi pemuda dalam pembangunan desa, lebih sering pemimpin-pemimpin tersebut hanya menjadi pengambil keputusan para pemuda untuk melakukan sesuatu saja. Misalnya, pemimpin pemuda desa yang muncul karena memiliki harta yang cukup banyak dan sering memberikan sarana dan dananya untuk menarik para pemuda berkumpul sambil bermain gitar lengkap dengan makan dan minum. Untuk mengatasi hal tersebut, ada kalanya perlu rekayasa sosial untuk memunculkan pemimpin dikalangan pemuda dengan membekali mereka beberapa hal, seperti dana, bimbingan teknis tentang membuat kegiatan dan mengajak para pemuda bergerak.

Pemuda disisi lain merupakan kelompok masyarakat yang sedang berusaha menuliskan sejarahnya sendiri dengan usahanya mencapai cita-cita yang diinginkan mereka sesuai dengan zamannya. Agak sulit bagi pemerintah untuk mendikte seperti apa gerak atau sumbangsih pemuda yang diharapkan terjadi karena alam pemikiran para pembuat kebijakan tentu berbeda dengan para pemuda sekarang. Menurut Taufik Abdullah (1974) generation gap ini harus disikapi dengan baik agar tidak terjadi benturan antara para pemuda dengan para pembuat kebijakan. Generation gap ini tidak hanya terjadi karena adanya benturan antar generasi, tetapi juga bisa terjadi karena perbedaan kondisi lingkungan yang melingkupi masing-masing generasi. Oki Rahadianto Sutopo (2014) menuliskan hal yang sama ketika menjelaskan tentang perspektif generasi dalam kajian kepemudaan, bahwa kategori pemuda bersifat relational dan merupakan hasil proses konstruksi sosiohistori, ekonomi serta politik yang menaunginya. Pemuda Indonesia angkatan ’45 tentu berbeda alam pikirannya dengan pemuda angkatan ’66 atau angkatan ’98. Perbedaan ini menghasilkan gesekan yang jika tidak diantisipasi dengan baik akan menghasilkan gejolak sosial yang bisa berakibat buruk bagi kehidupan bernegara.

 Lihat juga Pelatikan KOPI DIY 

Pemuda dan Strategi Pemberdayaannya

Penelitian Md Sakiluzzaman dan M Asaduzzaman Sarker (2018) yang berjudul Determinants Of Rural Youth’s Participation In Commercial Agriculture: A Case Study From Southern Bangladesh yang memiliki tujuan untuk menentukan tingkat partisipasi pemuda perdesaan dalam pertanian komersial di distrik Bhola Bangladesh memperlihatkan bagaimana pemuda dapat diberdayakan dalam proses pembangunan desa. Delapan puluh (80) pemuda dipilih secara acak sebagai sampel penelitian. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa faktor pendidikan, ukuran kepemilikan pertanian keluarga, pendapatan tahunan keluarga, dukungan kredit, kosmopolititas, penggunaan media komunikasi, partisipasi dalam organisasi dan pelatihan pertanian yang mereka dapatkan, menunjukkan hubungan positif yang signifikan dengan tingkat partisipasi mereka dalam pertanian komersial. Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat empat faktor penentu yaitu pendidikan, dukungan kredit, pelatihan pertanian yang mereka dapatkan dan penggunaan media komunikasi, yang bisa menjelaskan 55,9 persen variasi dalam tingkat partisipasi pemuda perdesaan.

Konsep yang hampir serupa dengan penelitian Md Sakiluzzaman dan M Asaduzzaman Sarker di atas dijalankan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dalam Program Pemuda Mandiri Membangun Desa (PMMD) yang merupakan sebuah program yang bertujuan memberdayakan pemuda di desa agar turut berperan serta aktif dalam proses pembangunan sehingga mampu muncul sebagai tokoh muda yang memimpin rekan-rekan pemuda didesanya. Untuk itu PMMD membekali kader yang telah terpilih dengan lima hal yang dapat menjadikan pemuda memiliki daya tawar dalam berpartisipasi membangun desa. Pertama, kader PMMD dibekali dana yang terdiri dari honor sebagai kader dan dana rintisan kegiatan. Dana menjadi penting mengingat pemuda cenderung belum mapan secara ekonomi sehingga cukup sulit bagi mereka untuk memikirkan ikut membangun desanya tanpa ada dana yang mereka punyai. Dana yang digulirkan tidak besar karenanya disebut sebagai dana rintisan. Diharapkan kader PMMD dapat melakukan kolaborasi dan berbagai tindakan kreatif agar dengan dana yang terbatas tersebut mereka dapat tetap melaksanakan semua kegiatan yang diwajibkan program. Kedua, kader PMMD juga dibekali dengan legalitas resmi dari kementerian berupa SK dan surat penempatan. Salah satu kelemahan pemuda dihadapan struktur pemerintahan adalah tidak memiliki legitimasi untuk melakukan tindakan partisipatif sehingga sulit memperoleh kerja sama dari aparat pemerintah dan pihak-pihak lain seperti donatur/sponsor. Legalitas resmi dari kementerian membuat pemuda kader PMMD lebih leluasa untuk berkolaborasi dengan berbagai instansi. Ketiga, kader PMMD terlebih dahulu diberikan pelatihan pembekalan tentang apa saja yang harus mereka kerjakan, bagaimana mereka mengerjakannya, dan termasuk arahan agar mereka mempersiapkan diri menjadi pemimpin bagi rekan-rekan didesanya. Pembekalan ini menjadi penting karena tidak semua kader PMMD merupakan aktivis organisasi yang siap untuk menyelenggarakan kegiatan dan memimpin rekan-rekannya. Keempat dan kelima, saling berkaitan. Pelatihan pendampingan dan sekaligus disediakan pendamping untuk aktivitas teknis sehari-hari. Selain pembekalan, kader PMMD juga diberi pendampingan selama program berlangsung, sehingga kegiatan mereka lebih terarah dan terukur. Pelatihan pendampingan lebih diarahkan pada pembelajaran mengenai hal-hal administratif yang harus diselesaikan oleh kader. Sementara pendamping ditujukan untuk membantu kader dalam berkegiatan secara teknis. Pada pendamping juga membantu kader untuk berkolaborasi antar sesama kader untuk membuat kegiatan dalam skala yang lebih besar. Selain itu pendampingan dan pendamping menjadi tempat para kader bertanya dan mencari solusi bagi masalah yang mereka hadapi. Penelitian mendalam belum selesai dilakukan terhadap proses dan hasil dari program ini, akan tetapi data-data awal menunjukkan beberapa pemuda yang terlibat dalam program  ini cukup berhasil muncul sebagai tokoh pemuda diwilayahnya masing-masing. Kader bernama Anjar Pamilih yang notabene sebenarnya hanyalah seorang mahasiswa pendatang di Desa Condong Catur, Depok, Sleman, DIY, secara konsisten mampu menggerakkan para pemuda untuk aktif dalam berbagai kegiatan dan mulai dilibatkan oleh perangkat desa dalam beberapa kegiatan, terutama yang berkaitan dengan pemuda. Kader lain bernama Dwi Apriyanto, seorang pemuda asli Desa Karangsari, Pengasih, Kulonprogo, DIY, makin memantapkan dirinya sebagai tokoh pemuda melalui berbagai kegiatan olahraga yang secara rutin diselenggarakannya, juga ditopang dengan bisnisnya yang sebagian berkaitan dengan olahraga dan sebagian lagi melibatkan cukup banyak tenaga kerja dari desa tempatnya berdomisili.

Kegiatan yang dilakukan para kader PMMD bisa memberikan gambaran tentang bagaimana mereka didukung untuk menjadi tokoh pemuda yang dapat menggerakkan pemuda lainnya untuk ikut membantu proses pembangunan. Evi Sulviana perserta PMMD Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, bersama kader PMMD se-kabupaten Paser lainnya membentuk Relawan Bencana yang diawali dengan pembekalan dan pelatihan tanggap bencana selama tiga hari yang diikuti lebih dari 150 orang pemuda, dengan menghadirkan narasumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tagana, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) (gerbangkaltim.com 02/01/2019).  Dana stimulan yang didapatkan oleh para kader PMMD sebagian dikumpulkan dan dipakai untuk penyelenggaraan acara yang relatif besar ini. Dari kegiatan ini kita bisa melihat bagaimana berbagai hal yang disampaikan di atas berjalan dengan relatif baik. Pendamping melakukan tugasnya dengan cukup baik sehingga para kader yang notabene merupakan pemuda-pemudi desa mau dan mampu bersinergi untuk melaksanakan kegiatan bersama setingkat kabupaten, bahkan lebih jauh membentuk organisasi tingkat kabupaten yang didukung oleh instansi terkait. Dukungan dana stimulan dan pembekalan yang diterima para kader memudahkan mereka untuk merancang dan melaksanakan kegiatan.  Yang juga tidak boleh dilupakan, adanya SK resmi dari Kementerian tentang keberadaan program dan kader yang menjadikan mereka lebih mudah untuk berkomunikasi dengan instansi-instansi terkait. Kesemua hal ini kemudian menjadikan mereka bisa melakukan kegiatan besar yang tentu saja memberi nilai lebih pada diri mereka dihadapan warga desanya, terutama dihadapan para pemuda.

Strategi pemberdayaan pemuda melalui PMMD yang diluncurkan Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan implementasi aturan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 yang mengamanatkan support bagi para pemuda. Namun, strategi ini sesungguhnya bisa diterapkan oleh berbagai pihak tanpa harus menunggu adanya program dari Kementerian atau Program Pemerintah yang lain. Bagian yang terpenting adalah terpenuhinya beberapa faktor yang menurut hasil penelitan bisa menjadikan pemuda ikut bergerak membangun desanya, atau bahkan lebih jauh lagi mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin dimasa depan, yang diawali dengan memimpin sesama pemuda didesanya untuk turut serta dalam proses pembangunan desa. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan lahirnya pemimpin-pemimpin muda di perdesaan dan bergeraknya para pemuda untuk turut serta membangun desa perlu setidaknya memperhatikan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang diharapkan dapat membentuk pola pikir para pemuda, memberikan dana stimulan bagi pemuda, memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai kebutuhan, dan memastikan adanya jalur komunikasi yang baik dengan para pemangku kebijakan melalui pendampingan yang tepat.

Pemuda dan BUMDES

A. Halim Iskandar (Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Republik Indonesia) dalam sebuah publikasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang berjudul Metodologi & Pengukuran SDGs Desa menyatakan beberapa poin:

·         SDGs Desa adalah pembangunan total atas desa.

·         Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat (no one left behind).

·         Pembangunan desa mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan.

·         Generasi mendatang tetap menjadi bagian dari pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan.`

Poin terakhir yang disampaikan di atas menekankan bahwa generasi mendatang (pemuda) menjadi bagian dari pelaksana dan pemanfaat pembangunan, artinya mereka harus merasakan proses serta hasil pembangunan, dan disaat yang bersamaan mereka juga harus diikutsertakan sebagai pelaksana pembangunan. Dalam konteks ini, dana desa dapat pula digunakan untuk memberdayakan para pemuda dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan keterampilan, penyertaan modal, dan pendampingan, selain sebelum itu tentu saja pemerintah desa harus terlebih dahulu memastikan bahwa pendidikan formal di wilayah desa benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat hingga tingkat menengah atas. Jika pemuda telah menikmati manfaat dari pembangunan dalam bentuk strategi pemberdayaan di atas, maka langkah selanjutnya adalah menyertakan mereka dalam proses pembangunan itu sendiri. Meminta masukan dan melibatkan mereka dalam pengembangan BUMDes merupakan sebuah langkah tepat karena mereka tentu memiliki pandangan yang berbeda dengan generasi tua yang mungkin lebih cocok untuk menjangkau pasar saat ini. Bahkan mungkin mereka memiliki ide tersendiri tentang BUMDes apa yang seharusnya dimiliki desa yang cocok dengan kondisi zaman, yang terkadang sulit diterima nalar para tetua desa. Misalkan membuat taman bunga hanya untuk spot foto, lalu dipasarkan melalui instagram atau tik tok. Atau membuat kebun binatang mini yang memungkinkan pengunjung untuk berinteraksi langsung dengan hewan yang ada, baik itu interaksi berupa sentuhan, memberi makan, menunggangi, atau sekedar berswafoto. Konsep-konsep sejenis ini agak sulit masuk dalam pemikiran generasi tua karena adanya perbedaan kondisi zaman, dimana generasi tua cenderung jarang berfoto kecuali untuk dokumentasi saja, sementara generasi kekinian menjadikan berfoto dan menyebaran foto sebagai sebuah kebutuhan akan eksistensi diri. Dan cukup banyak ide dari para pemuda diberbagai tempat yang terbukti berhasil menjadi BUMDes yang maju dan berkembang. Jadi mari berdayakan para pemuda.

Sleman, 04-02-2021,

M. Aga Sekamdo

Daftar Pustaka

 

Abdullah, Taufik. Pemuda dan Perubahan Sosial. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Cetakan Kelima Mei 1991.

Iskandar, A. Halim. Metodologi & Pengukuran SDGs Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2021.

Azca, M. Najib, Derajad S. Widhyharto dan Oki Rahadianto Sutopo. Buku Panduan Studi Kepemudaan: Teori, Metodologi, dan Isu-Isu Kontemporer. Perkumpulan Pengkajian Masyarakat dan Perubahan Sosial (P2MPS), 2014.

Hasil Sensus Penduduk 2020, Badan Pusat Statistik, 2021.

Md Sakiluzzaman dan M Asaduzzaman Sarker (2018). Determinants of Rural Youth’s Participation in Commercial Agriculture: A Case Study From Southern Bangladesh. International Journal of Economic, Commerce, and Mangement Vol VI Issue 4 April 2018.

 

Profil Migran, Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019, Badan Pusat Statistik, 2020.

Suharto, Edi. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama, 2010.

 

Solekhan, Moch. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Press, 2014.

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Winarno, Budi. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014.

http://www.asdepkkp.org/PMMD/ diakses 07 April 2019

https://gerbangkaltim.com/2019/01/02/pmmd-paser-bentuk-relawan-bencana/ diakses 04/02/2021

Profil Penulis

Data Pribadi:

            Nama                          : Muhammad Aga Sekamdo, S.I.P., M.B.A.

            Tempat & Tgl Lahir     : Jakarta, 05 Januari 1979

            NIDN                           : 0605017902

            Jenis Kelamin             : Laki-laki

Alamat                         : Jetis RT 26 RW 43 Wedomartani Ngempak, Sleman, DIY

  Telp. 08812680649

  Email: muhammadagasekamdo@stiamadani.ac.id

  URL: www.aga.web.id

 

Pendidikan:

·         On going S3 Program Studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Universitas Gadjah Mada

·         Program Studi Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada

·         Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

 

Pengalaman Terkait:

·         Pendamping Remaja Masjid Dusun Banyusumurup dan Dusun Payaman Selatan, Bantul, DIY 1999-2005

·         Pengelolaan Klinik Gratis dan Keliling, Poskesdes ‘Saras Ati’ Maguwoharjo Depok Sleman DIY 2009-2014

·         Koordinator Pendamping Program Pemuda Mandiri Membangun Desa Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI untuk Provinsi DIY tahun 2017 & 2018

·         Narasumber Pelatihan Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI dibeberapa provinsi

·     Narasumber Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja Pemuda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi DIY

·         Tenaga Ahli di DPR RI

·         Dosen STIA Madani Klaten

·         Dewan Penasehat Kolaborasi Pemuda Indonesia Maju (KOPI)

·       Ketua Unit Pengelola Kegiatan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI – Pondok Pesantren Mahasiswa Daaru Hiraa 

SURAT PENCATATAN CIPTAAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202227867, 26 April 2022

Jenis Ciptaan : Buku

Judul Ciptaan : Bum Desa Sebagai Kekuatan Ekonomi Baru 

                         (Sebuah Gagasan Untuk Desa Di Indonesia)

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar
wilayah Indonesia : 26 Februari 2022, di Klaten Jawa Tengah

Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000343371

Liputan & Penjualan

* Info Jawa Tengah

* Google Books

* Google Play

Baca juga "Ilmu bukan Ijazah"