BAB II

Teori Pertumbuhan dan Ketimpangan Antarwilayah

Dr. Muhammad Aga Sekamdo, S.I.P., M.B.A.

Pertumbuhan ekonomi regional pada dasarnya tidak berlangsung secara merata di setiap wilayah geografis (Krugman, 1991). Sebagian wilayah berkembang menjadi pusat pertumbuhan dengan laju ekonomi yang sangat cepat, ditandai oleh keberadaan industri modern, konsentrasi investasi, serta dukungan infrastruktur yang maju. Namun, di sisi lain masih terdapat wilayah pinggiran (periphery) yang mengalami keterlambatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, dan bahkan terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural (Myrdal, 1957).

Kesenjangan tersebut melahirkan pertanyaan penting dalam kajian ekonomi pembangunan regional: mengapa aktivitas ekonomi cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu, dan apakah ketimpangan antarwilayah merupakan kondisi yang bersifat permanen atau hanya tahapan sementara dalam proses pembangunan?. Untuk menjawab persoalan tersebut, bab ini membahas beberapa teori, mulai dari pendekatan klasik hingga kontemporer, yang menjelaskan faktor-faktor pendorong pertumbuhan regional serta dinamika ketimpangan yang menyertainya. Pembahasan juga dilengkapi dengan refleksi kontekstual yang relevan dengan kondisi pembangunan di berbagai daerah di Indonesia.

2.1 Teori Pertumbuhan Regional Klasik dan Neoklasik

Pendekatan awal dalam memahami dinamika pertumbuhan wilayah pada dasarnya berkembang melalui dua paradigma utama, yaitu perspektif Klasik dan Neoklasik. Kedua pendekatan tersebut sama-sama menempatkan mekanisme pasar dan interaksi spasial sebagai faktor penting dalam mendorong pertumbuhan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi pada skala regional. Dalam pandangan ini, mobilitas faktor produksi, arus perdagangan, dan keterhubungan antarwilayah dipahami sebagai kekuatan utama yang membentuk proses perkembangan ekonomi suatu kawasan.

2.1.1 Teori Pertumbuhan Regional Klasik

Teori pertumbuhan regional klasik berakar pada pemikiran ekonomi politik abad ke-18 dan ke-19, terutama melalui gagasan Adam Smith (1776) dan David Ricardo (1817). Dalam perspektif spasial, pendekatan klasik menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan potensi unggulannya melalui spesialisasi produksi dan perdagangan antarwilayah.

a. Keunggulan Komparatif dan Spesialisasi Spasial: Menurut Ricardo (1817), setiap wilayah memiliki karakteristik dan ketersediaan faktor produksi yang berbeda, seperti sumber daya alam, kondisi iklim, letak geografis, maupun kualitas tenaga kerja. Perbedaan tersebut menyebabkan setiap daerah memiliki tingkat efisiensi yang tidak sama dalam memproduksi suatu komoditas. Berdasarkan konsep keunggulan komparatif (comparative advantage), wilayah akan cenderung melakukan spesialisasi pada sektor atau komoditas yang dapat diproduksi dengan biaya peluang (opportunity cost) paling rendah dibandingkan wilayah lain. Melalui spesialisasi ini, produksi menjadi lebih efisien sehingga perdagangan antarwilayah dapat menciptakan keuntungan bersama dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih optimal. 

b. Perluasan Pasar (Vent for Surplus): Sementara itu, Smith (1776) memandang perdagangan antarwilayah sebagai sarana untuk memperluas pasar bagi surplus produksi lokal. Ketika suatu wilayah mampu menjangkau pasar yang lebih luas, maka pembagian kerja (division of labor) akan berkembang semakin kompleks. Kondisi ini memungkinkan terciptanya skala ekonomi, peningkatan efisiensi produksi, serta produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, wilayah yang memiliki keterbukaan terhadap perdagangan—baik perdagangan antardaerah maupun internasional—diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan wilayah yang relatif terisolasi. Dengan demikian, konektivitas dan integrasi pasar menjadi elemen penting dalam mendorong dinamika pertumbuhan regional menurut perspektif klasik.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Regional Neoklasik

Berbeda dengan Mazhab Klasik yang berfokus pada perdagangan dan spesialisasi komoditas, Teori Neoklasik memusatkan perhatian pada pembentukan modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi dalam ruang pasar bebas. Teori ini memandang wilayah sebagai pasar terbuka yang memiliki kemampuan otomatis untuk mengoreksi diri sendiri (self-correcting mechanism) menuju keseimbangan spasial (Borts & Stein, 1964).

a. Mobilitas Faktor Produksi: Berdasarkan asumsi pasar persaingan sempurna, faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal diasumsikan dapat bergerak secara bebas untuk memperoleh keuntungan yang lebih optimal. Modal cenderung mengalir dari wilayah yang telah memiliki akumulasi modal tinggi—dengan tingkat pengembalian investasi (return on capital) yang relatif rendah—menuju wilayah yang masih kekurangan modal namun menawarkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, tenaga kerja akan berpindah dari wilayah dengan tingkat upah rendah ke wilayah yang menawarkan upah lebih tinggi (Solow, 1956).

b. Proses Konvergensi: Pergerakan modal dan tenaga kerja tersebut secara teoritis akan mendorong terciptanya kesetaraan tingkat upah dan produktivitas marjinal antarwilayah. Mekanisme ini dikenal sebagai proses konvergensi, yang terdiri atas Konvergensi β (Beta Convergence) dan Konvergensi σ (Sigma Convergence). Dalam kerangka ini, wilayah yang tertinggal (lagging region) diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan wilayah yang telah maju. Akibatnya, kesenjangan pembangunan antarwilayah diyakini akan berkurang secara bertahap melalui mekanisme pasar, tanpa memerlukan intervensi pemerintah yang signifikan (Barro & Sala-i-Martin, 1992).

2.2 Teori Kutub Pertumbuhan (Growth Pole Theory)

Diciptakan oleh ekonom Prancis, François Perroux (1955), teori ini membantah asumsi neoklasik bahwa pertumbuhan terjadi secara merata di seluruh ruang. Perroux menyatakan bahwa pertumbuhan tidak muncul di semua tempat sekaligus, melainkan muncul di titik-titik atau kutub-kutub pertumbuhan dengan intensitas yang berubah-ubah, lalu menyebar melalui saluran-saluran tertentu dengan hasil akhir yang bervariasi terhadap keseluruhan perekonomian.

Inti dari teori ini adalah keberadaan Industri Pendorong (Propulsive Industry). Industri skala besar yang dinamis ini memiliki keterkaitan ke belakang (backward linkages) dan keterkaitan ke depan (forward linkages) yang kuat dengan industri lain (Hirschman, 1958). Ketika industri pendorong ini tumbuh di suatu lokasi (Kutub), ia akan menarik industri pendukung, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong konslomerasi ekonomi di wilayah tersebut (Boudeville, 1966).

2.3 Teori Sebab-Akibat Kumulatif (Circular Cumulative Causation)

Gunnar Myrdal (1957) mengajukan kritik mendasar terhadap pandangan neoklasik melalui konsep Circular Cumulative Causation. Menurut Myrdal, mekanisme pasar tidak selalu menghasilkan pemerataan pembangunan antarwilayah. Sebaliknya, kekuatan pasar justru cenderung memperbesar ketimpangan karena adanya proses sebab-akibat yang berlangsung secara terus-menerus dan saling memperkuat.

Dalam teori ini, terdapat dua dampak utama yang memengaruhi hubungan antara wilayah maju dan wilayah tertinggal.

2.3.1 Dampak Mengalir ke Belakang (Backwash Effects)

Backwash effects terjadi ketika wilayah maju atau pusat pertumbuhan menarik berbagai sumber daya penting dari wilayah pinggiran. Modal, tenaga kerja terampil, sumber daya manusia produktif, hingga bahan baku cenderung berpindah menuju wilayah yang menawarkan peluang ekonomi, tingkat keuntungan, dan kualitas hidup yang lebih tinggi. Akibatnya, wilayah pinggiran kehilangan banyak potensi terbaiknya sehingga semakin sulit berkembang secara mandiri.

2.3.2 Dampak Menetes ke Bawah (Spread Effects)

Di sisi lain, pertumbuhan di wilayah pusat juga dapat memberikan pengaruh positif terhadap wilayah sekitarnya melalui spread effects. Dampak ini dapat berupa meningkatnya permintaan terhadap produk pertanian dan bahan pangan dari daerah pinggiran, terbukanya pasar baru, serta adanya transfer pengetahuan dan teknologi dalam skala tertentu.

Namun demikian, Myrdal (1957) menegaskan bahwa dalam realitas sosial-ekonomi, backwash effects umumnya jauh lebih dominan dibandingkan spread effects. Kondisi ini menyebabkan wilayah yang telah maju akan terus mengalami akumulasi pertumbuhan, sedangkan wilayah tertinggal semakin terperangkap dalam lingkaran ketimpangan yang bersifat kumulatif dan berkelanjutan.

2.3.3 Refleksi Empiris pada Kondisi Lokal Indonesia

Fenomena backwash effects dapat diamati pada dinamika kependudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Muhammad Aga Sekamdo (2025) memaparkan, terjadi arus urbanisasi pemuda yang sangat tinggi dari desa menuju kota. Sekitar 77% pemuda berusia 16–30 tahun di DIY tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan hanya sekitar 23% yang menetap di wilayah perdesaan. Kondisi ini menunjukkan adanya proses penyedotan sumber daya manusia produktif menuju pusat pertumbuhan ekonomi.

Urbanisasi yang berlangsung secara intensif tersebut merefleksikan bagaimana wilayah perkotaan mampu menarik tenaga kerja muda yang terdidik, kreatif, dan inovatif. Di sisi lain, wilayah perdesaan menghadapi tantangan serius berupa berkurangnya generasi produktif yang berpotensi menjadi penggerak pembangunan lokal. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat memperlemah kapasitas sosial dan ekonomi desa serta memperbesar kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

2.4 Hipotesis U-Terbalik Williamson

Jeffrey Williamson (1965) mengembangkan kajian mengenai pertumbuhan spasial melalui analisis ketimpangan regional di berbagai negara. Dari penelitian tersebut, Williamson merumuskan teori yang dikenal sebagai Hipotesis U-Terbalik Williamson, yang merupakan adaptasi dari konsep Kurva U-Terbalik milik Simon Kuznets.

Hipotesis ini menjelaskan bahwa hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi suatu negara dan ketimpangan antarwilayah tidak bersifat linear, melainkan membentuk pola menyerupai huruf “U” terbalik. Dalam prosesnya, terdapat dua fase utama perkembangan ekonomi regional.

2.4.1 Fase Awal Pembangunan

Pada tahap awal pembangunan, ketimpangan antarwilayah cenderung meningkat. Kondisi ini terjadi karena aktivitas ekonomi, investasi, dan pembangunan infrastruktur umumnya terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu yang telah memiliki keunggulan awal, seperti lokasi strategis, akses transportasi yang baik, sumber daya yang memadai, atau basis industri yang lebih maju. Akibatnya, wilayah pusat pertumbuhan berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah lain, sementara backwash effects menjadi kekuatan yang dominan dalam menarik modal dan tenaga kerja dari daerah pinggiran.

2.4.2 Fase Lanjut Pembangunan

Seiring meningkatnya tingkat pendapatan per kapita dan kematangan ekonomi nasional, ketimpangan regional diperkirakan mulai menurun. Pada tahap ini, berbagai spread effects mulai bekerja lebih efektif sehingga manfaat pertumbuhan dapat menyebar ke wilayah lain. Selain itu, wilayah pusat pertumbuhan juga mulai menghadapi berbagai disekonomi aglomerasi, seperti kemacetan, tingginya harga lahan, meningkatnya biaya tenaga kerja, dan tekanan lingkungan.

Dalam kondisi tersebut, investasi secara bertahap mulai bergeser ke wilayah pinggiran yang menawarkan biaya produksi lebih rendah dan ruang pengembangan yang lebih luas. Penurunan ketimpangan juga diperkuat oleh intervensi pemerintah melalui kebijakan transfer fiskal, pembangunan infrastruktur, serta program pemerataan pembangunan antarwilayah (Williamson, 1965).

Secara keseluruhan, Hipotesis Williamson menunjukkan bahwa ketimpangan regional dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika proses pembangunan ekonomi. Pada tahap tertentu, ketimpangan mungkin meningkat sebagai konsekuensi awal industrialisasi dan konsentrasi pertumbuhan, tetapi dalam jangka panjang berpotensi menurun apabila mekanisme penyebaran pembangunan dan kebijakan pemerataan berjalan secara efektif.

2.5 Teori Geografi Ekonomi Baru (New Economic Geography / NEG)

Teori New Economic Geography (NEG) diperkenalkan oleh Paul Krugman (1991) sebagai upaya mengintegrasikan dimensi geografis ke dalam teori ekonomi modern. Berbeda dengan pendekatan neoklasik yang berasumsi pada pasar persaingan sempurna, NEG dibangun di atas asumsi persaingan tidak sempurna (imperfect competition) dan adanya skala hasil yang meningkat (increasing returns to scale). Melalui pendekatan ini, Krugman menjelaskan bahwa pola ketimpangan spasial dan terbentuknya struktur pusat–pinggiran (core-periphery) merupakan konsekuensi logis dari interaksi kekuatan ekonomi dalam ruang.

Dalam perspektif NEG, dinamika spasial ekonomi dipengaruhi oleh dua kekuatan utama yang saling berlawanan, yaitu kekuatan sentripetal dan kekuatan sentrifugal.

2.5.1 Kekuatan Sentripetal

Kekuatan sentripetal merupakan faktor-faktor yang mendorong aktivitas ekonomi untuk terkonsentrasi pada satu wilayah tertentu. Konsentrasi tersebut terjadi karena wilayah pusat umumnya menawarkan pasar yang lebih besar, kedekatan dengan konsumen, ketersediaan tenaga kerja terampil (labor pooling), serta efisiensi biaya transportasi dan distribusi. Kondisi ini menciptakan keuntungan aglomerasi yang membuat perusahaan dan industri cenderung berkumpul di lokasi yang sama.

2.5.2 Kekuatan Sentrifugal

Sebaliknya, kekuatan sentrifugal merupakan faktor-faktor yang mendorong aktivitas ekonomi keluar dari pusat pertumbuhan. Faktor ini muncul akibat meningkatnya biaya dan tekanan di wilayah pusat, seperti tingginya harga lahan, kemacetan, persaingan usaha yang semakin ketat, serta berbagai bentuk disekonomi aglomerasi lainnya. Dalam situasi tertentu, kondisi tersebut mendorong perusahaan mencari lokasi alternatif yang lebih efisien di wilayah pinggiran.

Menurut Krugman (1991) dan Masahisa Fujita dkk. (1999), keseimbangan antara kekuatan sentripetal dan sentrifugal inilah yang menentukan pola konsentrasi aktivitas ekonomi sekaligus tingkat ketimpangan regional pada era modern.

2.5.3 Refleksi dalam Konteks Lokal

Dalam perspektif NEG, kemampuan suatu wilayah untuk merespons tekanan sentripetal dari pusat pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh kapasitas sosial dan kualitas sumber daya manusianya. Struktur ketimpangan regional tidak hanya menciptakan perbedaan ekonomi, tetapi juga menghasilkan polarisasi kapasitas sosial antaraktor lokal.

Studi Sekamdo (2025) menunjukkan bahwa aktor lokal dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan membangun jaringan lintas sektor (bridging social capital). Modal sosial semacam ini memungkinkan mereka mengakses kerja sama eksternal, menarik program pembangunan, serta memperluas pengaruh ekonomi dan kelembagaan bagi daerahnya.

Sebaliknya, masyarakat perdesaan dari kelompok menengah ke bawah umumnya lebih bergantung pada solidaritas internal komunitas (bonding social capital), seperti praktik gotong royong dan dukungan sosial lokal. Modal sosial tersebut berfungsi penting dalam mempertahankan ketahanan sosial masyarakat, tetapi sering kali belum cukup kuat untuk menghadapi tekanan struktural akibat dominasi pusat-pusat aglomerasi ekonomi. Akibatnya, wilayah pinggiran tetap berada dalam posisi yang relatif rentan di tengah arus konsentrasi pertumbuhan wilayah pusat.

2.6 Mobilitas Sirkuler dan Tantangan Dinamika Lokal

Dinamika pertumbuhan ekonomi regional tidak hanya dipengaruhi oleh arus modal dan konsentrasi industri, tetapi juga oleh pola mobilitas penduduk, khususnya mobilitas komuter atau migrasi sirkuler yang dalam konteks lokal DIY sering disebut ngelaju. Fenomena ini berkembang seiring meningkatnya keterhubungan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, terutama pada kawasan peri-urban yang berada di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi.

Mengacu pada kajian klasik Ida Bagus Mantra (1986), mobilitas sirkuler merupakan bentuk interaksi spasial yang memperlihatkan bagaimana aktivitas ekonomi masyarakat tidak lagi sepenuhnya terikat pada tempat tinggalnya. Dalam konteks modern, pola ini membentuk struktur ekonomi komuter yang khas, di mana masyarakat desa tetap tinggal secara administratif di wilayah asal, tetapi aktivitas produktif sehari-hari terpusat di kota.

Temuan Sekamdo (2025) menunjukkan bahwa fenomena ngelaju menciptakan kondisi ketika penduduk usia produktif secara statistik masih tercatat “hadir” di desa, tetapi secara sosial dan fungsional sebenarnya mengalami ketidakhadiran (physically present, functionally absent). Sebagian besar waktu, energi, dan aktivitas ekonomi mereka terserap di wilayah pusat pertumbuhan pada siang hari, sedangkan desa hanya menjadi tempat kembali untuk beristirahat.

Kondisi tersebut menimbulkan implikasi penting terhadap dinamika sosial di wilayah pinggiran. Proses penyebaran manfaat ekonomi (spread effects) dari kota ke desa ternyata tidak selalu diikuti oleh penguatan kelembagaan lokal. Sebaliknya, mobilitas sirkuler yang intensif berpotensi melemahkan kohesi sosial masyarakat karena berkurangnya partisipasi warga dalam aktivitas komunitas, organisasi kepemudaan, maupun kelembagaan sosial di tingkat lokal.

Selain itu, keterbatasan waktu masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan kolektif dapat memicu fragmentasi norma timbal balik (reciprocity) yang selama ini menjadi fondasi solidaritas sosial di perdesaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko mengurangi kapasitas masyarakat lokal dalam membangun kemandirian sosial maupun ekonomi wilayahnya sendiri.

 arsip aga manusia biasa 

Resign dari Dakwah : Menelisik Diri untuk Berbenah

Buku ini disusun sebagai pengantar bagi siapa saja yang ingin memahami dasar-dasar konseling dalam konteks kesehatan mental. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan pentingnya kesehatan mental semakin meningkat, namun masih banyak yang belum memahami peran strategis konseling sebagai salah satu pendekatan penanganannya. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk memberikan penjelasan menyeluruh mengenai prinsip prinsip dasar konseling, keterampilan yang diperlukan oleh seorang konselor, hubungan terapeutik, serta pendekatan-pendekatan yang umum digunakan dalam praktik konseling.

order buku disini

 arsip aga manusia biasa MENGHORMATI YANG TIDAK BERPUASA? 

Memahami Pemuda

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, pemuda didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pengertian pemuda menurut undang-undang inilah yang kemudian menjadi rujukan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia serta sebagian besar masyarakat Indonesia. Undang-undang ini juga mendefinisikan arti dari Kepemudaan, yaitu berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Kedua definisi ini menjadi landasan utama dalam penulisan selanjutnya, karena meskipun ada definisi lain tentang pemuda akan tetapi tulisan ini berkaitan erat dengan kebijakan maka definisi negaralah yang harus menjadi rujukan utama.

Definisi pemuda dalam undang-undang ini relatif serupa dengan definisi dalam konteks demografi, yang dari definisi tersebutlah kemudian kita bisa melihat peta demografi Indonesia berdasarkan hasil sensus dan survey Badan Pusat Statistik Indonesia. Peta demografi tersebut menjadi salah satu landasan pemikiran dalam tulisan ini karena peta tersebut menunjukkan betapa Indonesia memiliki bonus demografi berupa jumlah penduduk produktif yang besar (70,72%), yang didominasi oleh pemuda menurut definisi undang-undang. Lebih jauh hasil sensus dan survey BPS juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia saat ini masih lebih besar bertempat tinggal di desa, yang artinya secara alamiah seharusnya jumlah penduduk produktif pun lebih banyak di desa. Akan tetapi realita menunjukkan bahwa sangat banyak penduduk desa yang berusia produktif justru bermigrasi ke kota-kota besar. BPS dalam Profil Migran 2020 menyatakan:

·         Lebih dari setengah jumlah penduduk migran di Indonesia berasal dari kelompok umur bekerja produktif 20-39 tahun (57,9 persen).

·         Migran didominasi oleh penduduk umur produktif, nonmigran risen didominasi kelompok umur muda yaitu 10-19 tahun (18,7 persen).

Kaum muda sebagai sebagai sebuah entitas masyarakat perlu suatu pengakuan dan partisipasi di daerah mereka khsusunya yang tinggal di perdesaan. Secara umum, menurut Moch. Solekhan (2014), desa telah memiliki nilai-nilai demokrasi yang berkembang dalam masyarakatnya, yaitu:

1.      Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia

2.      Pengakuan kemajemukan (gender, etnis, religi, adat, dan hak ulayat)

3.      Kearifan lokal, seperti adat istiadat, cerminan budaya dan sejarah lokal

4.      Semangat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan

5.      Semangat transparansi dan akuntabilitas

6.      Kebiasaan musyawarah mufakat

Diantara nilai-nilai tersebut terdapat nilai semangat partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang memang secara umum sangat mudah untuk kita lihat aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat desa saling membantu dalam proses pengerjaan rumah salah satu warga, mulai dari awal hingga benar-benar berdiri menjadi bangunan utuh. Dalam kegiatan yang lebih kecil, masyarakat akan berkumpul jika salah satu warga mengalami peristiwa penting, seperti melahirkan, pernikahan, sakit, meninggal, dan lain sebagainya. Modal partisipasi ini tentu harus didorong agar tidak hanya berhenti sebagai partisipasi sosial kemasyarakatan, akan tetapi juga menjadi partisipasi pembangunan desa yang sebenarnya bisa dilakukan hanya dengan sedikit memodifikasi jenis kegiatan yang dilakukan saja. Dalam batas tertentu partisipasi pemuda telah sering dilakukan pada masyarakat desa, misalnya adanya karang taruna, keikutsertaan dalam kegiatan gotong royong pembuatan saluran irigasi persawahan atau gotong royong pembuatan jalan dan jembatan desa. Kegiatan-kegiatan ini sebenarnya merupakan partisipasi pemuda dalam pembangunan desa. Permasalahan yang lebih pelik di desa adalah pada upaya meningkatkan partisipasi pemuda dalam semua jenis kegiatan desa. Tjokrowinoto dalam Moch. Solekhan (2014) menuliskan beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat:

1.      Faktor kepemimpinan, dimana dalam menggerakkan partisipasi sangat diperlukan adanya pimpinan dan kualitasnya

2.      Faktor komunikasi, yaitu gagasan-gagasan, ide, kebijaksanaan, dan rencana-rencana baru akan mendapatkan dukungan bila diketahui dan dimengerti oleh masyarakat

3.      Faktor pendidikan, dengan tingkat pendidikan yang memadai, individu/masyarakat akan memberikan partisipasi yang diharapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas kita dapat mengambil pelajaran bahwa dibutuhkan pemimpin yang berkualitas diantara para pemuda desa yang berfungsi sebagai penggerak partisipasi. Pemimpin ini tentu tidak selalu muncul sendiri. Tentu ada pemimpin yang terbentuk secara alamiah saja diantara para pemuda, tetapi terkadang pemimpin yang muncul bukanlah pemimpin yang mampu memunculkan partisipasi pemuda dalam pembangunan desa, lebih sering pemimpin-pemimpin tersebut hanya menjadi pengambil keputusan para pemuda untuk melakukan sesuatu saja. Misalnya, pemimpin pemuda desa yang muncul karena memiliki harta yang cukup banyak dan sering memberikan sarana dan dananya untuk menarik para pemuda berkumpul sambil bermain gitar lengkap dengan makan dan minum. Untuk mengatasi hal tersebut, ada kalanya perlu rekayasa sosial untuk memunculkan pemimpin dikalangan pemuda dengan membekali mereka beberapa hal, seperti dana, bimbingan teknis tentang membuat kegiatan dan mengajak para pemuda bergerak.

Pemuda disisi lain merupakan kelompok masyarakat yang sedang berusaha menuliskan sejarahnya sendiri dengan usahanya mencapai cita-cita yang diinginkan mereka sesuai dengan zamannya. Agak sulit bagi pemerintah untuk mendikte seperti apa gerak atau sumbangsih pemuda yang diharapkan terjadi karena alam pemikiran para pembuat kebijakan tentu berbeda dengan para pemuda sekarang. Menurut Taufik Abdullah (1974) generation gap ini harus disikapi dengan baik agar tidak terjadi benturan antara para pemuda dengan para pembuat kebijakan. Generation gap ini tidak hanya terjadi karena adanya benturan antar generasi, tetapi juga bisa terjadi karena perbedaan kondisi lingkungan yang melingkupi masing-masing generasi. Oki Rahadianto Sutopo (2014) menuliskan hal yang sama ketika menjelaskan tentang perspektif generasi dalam kajian kepemudaan, bahwa kategori pemuda bersifat relational dan merupakan hasil proses konstruksi sosiohistori, ekonomi serta politik yang menaunginya. Pemuda Indonesia angkatan ’45 tentu berbeda alam pikirannya dengan pemuda angkatan ’66 atau angkatan ’98. Perbedaan ini menghasilkan gesekan yang jika tidak diantisipasi dengan baik akan menghasilkan gejolak sosial yang bisa berakibat buruk bagi kehidupan bernegara.

 Lihat juga Pelatikan KOPI DIY 

Pemuda dan Strategi Pemberdayaannya

Penelitian Md Sakiluzzaman dan M Asaduzzaman Sarker (2018) yang berjudul Determinants Of Rural Youth’s Participation In Commercial Agriculture: A Case Study From Southern Bangladesh yang memiliki tujuan untuk menentukan tingkat partisipasi pemuda perdesaan dalam pertanian komersial di distrik Bhola Bangladesh memperlihatkan bagaimana pemuda dapat diberdayakan dalam proses pembangunan desa. Delapan puluh (80) pemuda dipilih secara acak sebagai sampel penelitian. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa faktor pendidikan, ukuran kepemilikan pertanian keluarga, pendapatan tahunan keluarga, dukungan kredit, kosmopolititas, penggunaan media komunikasi, partisipasi dalam organisasi dan pelatihan pertanian yang mereka dapatkan, menunjukkan hubungan positif yang signifikan dengan tingkat partisipasi mereka dalam pertanian komersial. Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat empat faktor penentu yaitu pendidikan, dukungan kredit, pelatihan pertanian yang mereka dapatkan dan penggunaan media komunikasi, yang bisa menjelaskan 55,9 persen variasi dalam tingkat partisipasi pemuda perdesaan.

Konsep yang hampir serupa dengan penelitian Md Sakiluzzaman dan M Asaduzzaman Sarker di atas dijalankan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dalam Program Pemuda Mandiri Membangun Desa (PMMD) yang merupakan sebuah program yang bertujuan memberdayakan pemuda di desa agar turut berperan serta aktif dalam proses pembangunan sehingga mampu muncul sebagai tokoh muda yang memimpin rekan-rekan pemuda didesanya. Untuk itu PMMD membekali kader yang telah terpilih dengan lima hal yang dapat menjadikan pemuda memiliki daya tawar dalam berpartisipasi membangun desa. Pertama, kader PMMD dibekali dana yang terdiri dari honor sebagai kader dan dana rintisan kegiatan. Dana menjadi penting mengingat pemuda cenderung belum mapan secara ekonomi sehingga cukup sulit bagi mereka untuk memikirkan ikut membangun desanya tanpa ada dana yang mereka punyai. Dana yang digulirkan tidak besar karenanya disebut sebagai dana rintisan. Diharapkan kader PMMD dapat melakukan kolaborasi dan berbagai tindakan kreatif agar dengan dana yang terbatas tersebut mereka dapat tetap melaksanakan semua kegiatan yang diwajibkan program. Kedua, kader PMMD juga dibekali dengan legalitas resmi dari kementerian berupa SK dan surat penempatan. Salah satu kelemahan pemuda dihadapan struktur pemerintahan adalah tidak memiliki legitimasi untuk melakukan tindakan partisipatif sehingga sulit memperoleh kerja sama dari aparat pemerintah dan pihak-pihak lain seperti donatur/sponsor. Legalitas resmi dari kementerian membuat pemuda kader PMMD lebih leluasa untuk berkolaborasi dengan berbagai instansi. Ketiga, kader PMMD terlebih dahulu diberikan pelatihan pembekalan tentang apa saja yang harus mereka kerjakan, bagaimana mereka mengerjakannya, dan termasuk arahan agar mereka mempersiapkan diri menjadi pemimpin bagi rekan-rekan didesanya. Pembekalan ini menjadi penting karena tidak semua kader PMMD merupakan aktivis organisasi yang siap untuk menyelenggarakan kegiatan dan memimpin rekan-rekannya. Keempat dan kelima, saling berkaitan. Pelatihan pendampingan dan sekaligus disediakan pendamping untuk aktivitas teknis sehari-hari. Selain pembekalan, kader PMMD juga diberi pendampingan selama program berlangsung, sehingga kegiatan mereka lebih terarah dan terukur. Pelatihan pendampingan lebih diarahkan pada pembelajaran mengenai hal-hal administratif yang harus diselesaikan oleh kader. Sementara pendamping ditujukan untuk membantu kader dalam berkegiatan secara teknis. Pada pendamping juga membantu kader untuk berkolaborasi antar sesama kader untuk membuat kegiatan dalam skala yang lebih besar. Selain itu pendampingan dan pendamping menjadi tempat para kader bertanya dan mencari solusi bagi masalah yang mereka hadapi. Penelitian mendalam belum selesai dilakukan terhadap proses dan hasil dari program ini, akan tetapi data-data awal menunjukkan beberapa pemuda yang terlibat dalam program  ini cukup berhasil muncul sebagai tokoh pemuda diwilayahnya masing-masing. Kader bernama Anjar Pamilih yang notabene sebenarnya hanyalah seorang mahasiswa pendatang di Desa Condong Catur, Depok, Sleman, DIY, secara konsisten mampu menggerakkan para pemuda untuk aktif dalam berbagai kegiatan dan mulai dilibatkan oleh perangkat desa dalam beberapa kegiatan, terutama yang berkaitan dengan pemuda. Kader lain bernama Dwi Apriyanto, seorang pemuda asli Desa Karangsari, Pengasih, Kulonprogo, DIY, makin memantapkan dirinya sebagai tokoh pemuda melalui berbagai kegiatan olahraga yang secara rutin diselenggarakannya, juga ditopang dengan bisnisnya yang sebagian berkaitan dengan olahraga dan sebagian lagi melibatkan cukup banyak tenaga kerja dari desa tempatnya berdomisili.

Kegiatan yang dilakukan para kader PMMD bisa memberikan gambaran tentang bagaimana mereka didukung untuk menjadi tokoh pemuda yang dapat menggerakkan pemuda lainnya untuk ikut membantu proses pembangunan. Evi Sulviana perserta PMMD Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, bersama kader PMMD se-kabupaten Paser lainnya membentuk Relawan Bencana yang diawali dengan pembekalan dan pelatihan tanggap bencana selama tiga hari yang diikuti lebih dari 150 orang pemuda, dengan menghadirkan narasumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tagana, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) (gerbangkaltim.com 02/01/2019).  Dana stimulan yang didapatkan oleh para kader PMMD sebagian dikumpulkan dan dipakai untuk penyelenggaraan acara yang relatif besar ini. Dari kegiatan ini kita bisa melihat bagaimana berbagai hal yang disampaikan di atas berjalan dengan relatif baik. Pendamping melakukan tugasnya dengan cukup baik sehingga para kader yang notabene merupakan pemuda-pemudi desa mau dan mampu bersinergi untuk melaksanakan kegiatan bersama setingkat kabupaten, bahkan lebih jauh membentuk organisasi tingkat kabupaten yang didukung oleh instansi terkait. Dukungan dana stimulan dan pembekalan yang diterima para kader memudahkan mereka untuk merancang dan melaksanakan kegiatan.  Yang juga tidak boleh dilupakan, adanya SK resmi dari Kementerian tentang keberadaan program dan kader yang menjadikan mereka lebih mudah untuk berkomunikasi dengan instansi-instansi terkait. Kesemua hal ini kemudian menjadikan mereka bisa melakukan kegiatan besar yang tentu saja memberi nilai lebih pada diri mereka dihadapan warga desanya, terutama dihadapan para pemuda.

Strategi pemberdayaan pemuda melalui PMMD yang diluncurkan Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan implementasi aturan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 yang mengamanatkan support bagi para pemuda. Namun, strategi ini sesungguhnya bisa diterapkan oleh berbagai pihak tanpa harus menunggu adanya program dari Kementerian atau Program Pemerintah yang lain. Bagian yang terpenting adalah terpenuhinya beberapa faktor yang menurut hasil penelitan bisa menjadikan pemuda ikut bergerak membangun desanya, atau bahkan lebih jauh lagi mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin dimasa depan, yang diawali dengan memimpin sesama pemuda didesanya untuk turut serta dalam proses pembangunan desa. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan lahirnya pemimpin-pemimpin muda di perdesaan dan bergeraknya para pemuda untuk turut serta membangun desa perlu setidaknya memperhatikan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang diharapkan dapat membentuk pola pikir para pemuda, memberikan dana stimulan bagi pemuda, memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai kebutuhan, dan memastikan adanya jalur komunikasi yang baik dengan para pemangku kebijakan melalui pendampingan yang tepat.

Pemuda dan BUMDES

A. Halim Iskandar (Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Republik Indonesia) dalam sebuah publikasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang berjudul Metodologi & Pengukuran SDGs Desa menyatakan beberapa poin:

·         SDGs Desa adalah pembangunan total atas desa.

·         Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat (no one left behind).

·         Pembangunan desa mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan.

·         Generasi mendatang tetap menjadi bagian dari pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan.`

Poin terakhir yang disampaikan di atas menekankan bahwa generasi mendatang (pemuda) menjadi bagian dari pelaksana dan pemanfaat pembangunan, artinya mereka harus merasakan proses serta hasil pembangunan, dan disaat yang bersamaan mereka juga harus diikutsertakan sebagai pelaksana pembangunan. Dalam konteks ini, dana desa dapat pula digunakan untuk memberdayakan para pemuda dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan keterampilan, penyertaan modal, dan pendampingan, selain sebelum itu tentu saja pemerintah desa harus terlebih dahulu memastikan bahwa pendidikan formal di wilayah desa benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat hingga tingkat menengah atas. Jika pemuda telah menikmati manfaat dari pembangunan dalam bentuk strategi pemberdayaan di atas, maka langkah selanjutnya adalah menyertakan mereka dalam proses pembangunan itu sendiri. Meminta masukan dan melibatkan mereka dalam pengembangan BUMDes merupakan sebuah langkah tepat karena mereka tentu memiliki pandangan yang berbeda dengan generasi tua yang mungkin lebih cocok untuk menjangkau pasar saat ini. Bahkan mungkin mereka memiliki ide tersendiri tentang BUMDes apa yang seharusnya dimiliki desa yang cocok dengan kondisi zaman, yang terkadang sulit diterima nalar para tetua desa. Misalkan membuat taman bunga hanya untuk spot foto, lalu dipasarkan melalui instagram atau tik tok. Atau membuat kebun binatang mini yang memungkinkan pengunjung untuk berinteraksi langsung dengan hewan yang ada, baik itu interaksi berupa sentuhan, memberi makan, menunggangi, atau sekedar berswafoto. Konsep-konsep sejenis ini agak sulit masuk dalam pemikiran generasi tua karena adanya perbedaan kondisi zaman, dimana generasi tua cenderung jarang berfoto kecuali untuk dokumentasi saja, sementara generasi kekinian menjadikan berfoto dan menyebaran foto sebagai sebuah kebutuhan akan eksistensi diri. Dan cukup banyak ide dari para pemuda diberbagai tempat yang terbukti berhasil menjadi BUMDes yang maju dan berkembang. Jadi mari berdayakan para pemuda.

Sleman, 04-02-2021,

M. Aga Sekamdo

Daftar Pustaka

 

Abdullah, Taufik. Pemuda dan Perubahan Sosial. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Cetakan Kelima Mei 1991.

Iskandar, A. Halim. Metodologi & Pengukuran SDGs Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2021.

Azca, M. Najib, Derajad S. Widhyharto dan Oki Rahadianto Sutopo. Buku Panduan Studi Kepemudaan: Teori, Metodologi, dan Isu-Isu Kontemporer. Perkumpulan Pengkajian Masyarakat dan Perubahan Sosial (P2MPS), 2014.

Hasil Sensus Penduduk 2020, Badan Pusat Statistik, 2021.

Md Sakiluzzaman dan M Asaduzzaman Sarker (2018). Determinants of Rural Youth’s Participation in Commercial Agriculture: A Case Study From Southern Bangladesh. International Journal of Economic, Commerce, and Mangement Vol VI Issue 4 April 2018.

 

Profil Migran, Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019, Badan Pusat Statistik, 2020.

Suharto, Edi. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama, 2010.

 

Solekhan, Moch. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Press, 2014.

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Winarno, Budi. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014.

http://www.asdepkkp.org/PMMD/ diakses 07 April 2019

https://gerbangkaltim.com/2019/01/02/pmmd-paser-bentuk-relawan-bencana/ diakses 04/02/2021

Profil Penulis

Data Pribadi:

            Nama                          : Muhammad Aga Sekamdo, S.I.P., M.B.A.

            Tempat & Tgl Lahir     : Jakarta, 05 Januari 1979

            NIDN                           : 0605017902

            Jenis Kelamin             : Laki-laki

Alamat                         : Jetis RT 26 RW 43 Wedomartani Ngempak, Sleman, DIY

  Telp. 08812680649

  Email: muhammadagasekamdo@stiamadani.ac.id

  URL: www.aga.web.id

 

Pendidikan:

·         On going S3 Program Studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Universitas Gadjah Mada

·         Program Studi Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada

·         Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

 

Pengalaman Terkait:

·         Pendamping Remaja Masjid Dusun Banyusumurup dan Dusun Payaman Selatan, Bantul, DIY 1999-2005

·         Pengelolaan Klinik Gratis dan Keliling, Poskesdes ‘Saras Ati’ Maguwoharjo Depok Sleman DIY 2009-2014

·         Koordinator Pendamping Program Pemuda Mandiri Membangun Desa Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI untuk Provinsi DIY tahun 2017 & 2018

·         Narasumber Pelatihan Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI dibeberapa provinsi

·     Narasumber Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja Pemuda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi DIY

·         Tenaga Ahli di DPR RI

·         Dosen STIA Madani Klaten

·         Dewan Penasehat Kolaborasi Pemuda Indonesia Maju (KOPI)

·       Ketua Unit Pengelola Kegiatan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI – Pondok Pesantren Mahasiswa Daaru Hiraa 

SURAT PENCATATAN CIPTAAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202227867, 26 April 2022

Jenis Ciptaan : Buku

Judul Ciptaan : Bum Desa Sebagai Kekuatan Ekonomi Baru 

                         (Sebuah Gagasan Untuk Desa Di Indonesia)

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar
wilayah Indonesia : 26 Februari 2022, di Klaten Jawa Tengah

Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000343371

Liputan & Penjualan

* Info Jawa Tengah

* Google Books

* Google Play

Baca juga "Ilmu bukan Ijazah"